PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Konsep Pengelolan Keuangan Negara

Landasan yuridis dari pengelolan keuangan negara adalah Pasal 23 C Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam perubahan ketiga dimana hal-hal lain mengenai keuangan negara ditetapkan melalui undang-undang. Berangkat dari landasan konstiual itulah sehinga pada tahun 2003 yang lalu lahir Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, diundangkan aturan tersebut dan berlaku untuk pengelolan Keuangan Negara.

Menurut Angito Abimanyu (2005 ; 15) definisi dari pengelolan keuangan negara adalah :

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanan, pelaksanan, penatausahan, pelaporan, pertangungjawaban dan pengawasan keuangan Negara Pengelolan keuangan negara yang diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003  meliputi kekuasan pengelolan keuangan negara dan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Pengelolan keuangan negara terdapat angaran-angaran yang digunakan sebagai alat akuntabiltas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akunta-biltas pengeluaran angaran hendaknya dapat dipertangungjawabkan dengan menunjukan hasil (result) berupa outcome atau setidaknya output yang dibelanjakanya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen sistem pengangaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efesiensi program pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi angaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabiltas perekonomian serta pemeratan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara dimulai dengan perencanan atau penyusunan angaran pendapatan belanja negara (APBN). APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelengaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan negara. Penyusunan APBN sebagaimana dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Terkait dengan fungsi Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara adalah: (Sampurna, 2005 ; 45)

1. Sebagai fungsi akuntabiltas, pengeluaran angaran hendaknya dapat dipertangungjawabkan dengan menunjukan hasil (result) berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakanya dana-dana publik tersebut.

2. Sebagai alat manajemen, sistem pengangaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah.

3. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, angaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabiltas perekonomian serta pemeratan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Adanya reformasi dalam perundang-undangan tersebut telah dirumuskan

landasan hukum yang kuat dengan telah disahkanya Undang Undang Dasar Negara

RI Tahun 1945. Pengaturan hukum tersebut diantaranya sebagai berikut: (Sampurna, 2005 ; 39)

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 203 tentang Keuangan Negara.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 204 tentang Perbendaharan Negara.

c. Undang-Undang No. 15 Tahun 204 tentang Pemeriksan Pengelolan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.

d. Undang-Undang No. 15 Tahun 206 tentang Badan Pemeriksan Keuangan Negara.

Dengan adanya paket perundang-undangan tentang keuangan negara tersebut telah merumuskan empat prinsip dasar pengelolan keuangan negara sebagai pencerminan dari best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolan keuangan negara antara lain, yaitu:

1. Akuntabiltas berdasarkan hasil atau kinerja.

Mengandung makna bahwa setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan harus dapat dipertangung jawabkan kepada publik dan dalam pengalokasianya harus menghasilkan sesuatu yang bermanfat pada publik.

2. Keterbukan dalam setiap transaksi pemerintah.

Pengelolan keuangan negara harus bersifat terbuka (transparan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolan keuangan negara dimana mewajibkan adanya keterbukan dalam pembahasan, penetapan dan perhitungan angaran serta hasil atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang indipenden.

3. Pemberdayan manajer profesional

Mengharuskan pengelolan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional dan mampu mengalokasikan angaran yang dilaksanakan secara proporsional terhadap fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin yang dicapai.

4. Adanya lembaga pemeriksan eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanan.

Dalam hal ini pemeriksan atas tangung jawab dan pengelolan keuangan negara atau daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR R.I dan pengawasan oleh masyarakat

Sistem Pengelolan Keuangan Negara

Dalam sistem pengelolan keuangan dikuasakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasan pengelolan keuangan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Kekuasan tersebut meliputi: (Saidi, 2008 ; 56)

a. Kewenangan yang bersifat umum

Kewenangan yang bersifat umum meliputi :

1) Penetapan arah.

2) Kebijakan umum.

3) Strategi.

4) Prioritas dalam pengelolan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi :

1) Keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolan APBN yang antara lain berkaitan dengan keputusan sidang kabinet di bidang pengelolan APBN, keputusan rincian APBN,

2) Keputusan dana perimbangan.

3) Penghapusan aset dan piutang negara

Dalam rangka memenuhi kewajiban konstiusional yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan sebagai upaya menghilangkan penyimpangan terhadap keuangan negara, maka sistem dalam pengelolan keuangan negara diwujudkan dengan:

a. Sistem pengelolan keuangan negara yang berkesinambungan (sustainable).

Dalam siklus sistem pengelolan keuangan negara yang berkesinambungan harus adanya perencanan dan dalam paket undang-undang di bidang Keuangan Negara memberikan suatu sistem pengangaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi agar mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi alokasi angaran sektor publik, terjalinya keterbukan dan akuntabiltas pemerintahan, dan melakukan penghematan keuangan Negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas maka pengelolan keuangan Negara dengan mengunakan sistematika angaran berbasis kinerja. 

b. Sistem pengelolan keuangan negara yang profesional.

Mengharuskan pengelolan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas Proporsionalitas pengalokasian angaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

c. Sistem pengelolan keuangan negara yang terbuka.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar pertimbangan, bahwa masyarakat memilki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertangungjawaban pemerintah dalam pengelolan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan keta tanya pada peraturan perundang- undangan. d. Sistem pengelolan keuangan negara yang bertangung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan asas-asas umum yang berlaku secara universal.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum dan menyelengarakan pemerintahan negara berdasarkan konstiusi, sistem pengelolan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.